Terbaru Ppdb Tahun 2020 / 2021 Jalur Zonasi Minimal 50%, Ini Penjelasan

Gurumaju.com – Tentang Penjelasan Jalur Zonasi Minimal 50% pada Juknis PPDB Tahun 2020 / 2021 sesuai dengan Permendikbud Nomor 44 Tahun 2020 Tentang PPDB, Berikut Penjelasan Resminya yang Admin kutip dari laman https://gtk.kemdikbud.go.id;

PPDB Tahun 2020 / 2021 Jalur Zonasi Minimal 50%

Dalam penerimaan peserta didik gres (PPDB), Kemendikbud tetap memakai sistem zonasi dengan kebijakan yang lebih fleksibel untuk mengakomodasi ketimpangan saluran dan kualitas di aneka macam daerah. Komposisi PPDB jalur zonasi sanggup mendapatkan siswa minimal 50 persen, jalur afirmasi minimal 15 persen, dan jalur perpindahan maksimal 5 persen. Sedangkan untuk jalur prestasi atau sisa 0-30 persen lainnya diubahsuaikan dengan kondisi daerah.

Pada Permendikbud PPDB Sebelumnya (Permendikbud No. 51 Tahun 2020 jo Permendikbud No. 20 Tahun 2020):

• Jalur zonasi minimal 80%
• Jalur prestasi maksimal 15%
•  Jalur perpindahan orang tua/wali maksimal 5%

Sedangkan pada Permendikbud PPDB Terbaru (Permendikbud No. 44 Tahun 2020):

• Jalur zonasi minimal 50%
• Jalur afirmasi minimal 15%
• Jalur perpindahan orang tua/wali maksimal 5%
• Jika ada sisa kuota, jalur prestasi sanggup dibuka, sanggup menurut UN ataupun prestasi akademik dan nonakademik lainnya. Jalur ini, dengan demikian, maksimal 30%

Jika mengusut komparasi tersebut, maka Komposisi PPDB jalur zonasi tahun fatwa 2020/2021 sanggup mendapatkan siswa minimal 50 persen (bandingkan dengan PPDB tahun fatwa 2020/2020), apa pertimbangan Pemerintah Pusat melaksanakan perubahan komposisi tersebut? 

Terdapat dua alasan utama perubahan komposisi tersebut.

Pertama, Pemerintah Pusat mendengar beberapa masukan dari Pemda untuk mencapai jalur zonasi dengan batas minimum 80% mengalami kesulitan. Karena khawatir tidak mencapai angka tersebut, satuan zona diperbesar. Bahkan wilayah satu kota menjadi satu zona, tidak dibagi menjadi beberapa zona alasannya khawatir ada sekolah yang tidak mendapatkan siswa. Jika satu zona sudah sebesar wilayah manajemen Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota, maka esensi dari PPDB melalui jalur zonasi ini menjadi tidak jelas. Dengan adanya hukum yang tidak seketat dahulu, dibutuhkan Daerah lebih optimis bahwa tujuan PPDB melalui jalur zonasi ini sanggup diwujudkan.

Kedua, yang tidak kalah pentingnya ialah dilema kondisi sekolah di Indonesia yang masih belum merata kualitasnya. Demikian pula penyebaran guru yang berkualitas tinggi juga masih belum merata. Menurut data terakhir Kemendikbud, ruang kelas yang kondisinya tergolong baik tidak mencapai 50% di seluruh Indonesia. Artinya lebih banyak ruang kelas yang rusak dibandingkan yang baik. Pemda perlu melaksanakan aneka macam upaya untuk mengatasi wacana dilema ini, begitu juga dengan saluran pendidikan yang semakin sulit dicapai belum dewasa miskin di jenjang yang lebih tinggi. Namun demikian, Pemda niscaya perlu waktu untuk memperbaiki kondisi ruang kelas dan pendistribusian guru berkualitas, di sisi lain siswa lulus dari sekolah setiap tahun tanpa henti, tidak sanggup menunggu ruang kelas direnovasi atau guru berkualitas dirotasi. Maka jangan hingga kebijakan untuk pemerataan pendidikan mengorbankan anak.

Demikian Informasi mengenai PPDB Tahun Ajaran 2020/2021 khususnya mengenai Jalur Zonasi yang dibentuk minimal 50% sesuai dengan Permendikbud Nomor 44 Tahun 2020 yang sanggup Admin bagikan. Terima kasih telah berkunjung, supaya sanggup bermanfaat untuk kita semua.

Bagikan Artikel ini